JAKARTA, SELASA - Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/6), berhasil merobohkan satu ruas pagar gedung DPR/MPR sebelah kanan, di samping pagar utama. Melihat pagar berhasil dirobohkan, puluhan polisi yang bersiaga di dalam segera berhambur keluar. Mahasiswa di luar pagar seketika juga mundur. Sebagian mahasiswa lari ke arah Senayan, sementara sebagian lagi ke arah Slipi.
Selasa, 08 Desember 2009
Pagar DPR Roboh
Pagar DPR Roboh

JAKARTA, SELASA - Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/6), berhasil merobohkan satu ruas pagar gedung DPR/MPR sebelah kanan, di samping pagar utama. Melihat pagar berhasil dirobohkan, puluhan polisi yang bersiaga di dalam segera berhambur keluar. Mahasiswa di luar pagar seketika juga mundur. Sebagian mahasiswa lari ke arah Senayan, sementara sebagian lagi ke arah Slipi.
JAKARTA, SELASA - Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/6), berhasil merobohkan satu ruas pagar gedung DPR/MPR sebelah kanan, di samping pagar utama. Melihat pagar berhasil dirobohkan, puluhan polisi yang bersiaga di dalam segera berhambur keluar. Mahasiswa di luar pagar seketika juga mundur. Sebagian mahasiswa lari ke arah Senayan, sementara sebagian lagi ke arah Slipi.
Mahasiswa Rusak Mobil Polisi
JAKARTA, SELASA - Sebuah mobil kijang milik Polda Metro Jaya dirusak mahasiswa usai berunjuk rasa di depan gerbang Gedung DPR/MPR, Selasa (24/6). Beberapa mahasiswa yang terpisah dari kelompoknya menahan mobil tersebut dalam perjalanannya menuju Jalan Gatot Subroto.
Menggunakan sebatang kayu, seorang mahasiswa menghantam kaca depan dan samping mobil logistik Polda Metro Jaya tersebut. Sopir mobil hanya pasrah. Ia tak berani melawan rombongan mahasiswa yang terlihat marah.
Sebelumnya, para mahasiswa membubarkan diri dan berpencar setelah aparat kepolisian yang berjaga-jaga di dalam Gedung DPR tiba-tiba merangsek keluar. Sebagian besar massa memilih menyelamatkan diri masing-masing. Sementara aparat terus bergerak menyisir jalan Gatoto Subroto. Aksi aparat tersebut diikuti mahasiswa dengan bergerak mundurBERITA FOTO: Ricuh Demo Mahasiswa di DPR
BERITA FOTO: Ricuh Demo Mahasiswa di DPR
JAKARTA, SELASA - Aksi ribuan massa dari elemen mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (24/6) berakhir ricuh. Massa berhasil merobohkan satu ruas pagar gedung dewan. Massa juga memblokir jalan, membakar ban sehingga menyebabkan kemacetan memanjang. Polisi membubarkan pengunjuk rasa dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon sementara massa melempari barisan polisi dengan batu.
PERSDANETWORK/BIAN HARNANSA');" width="70" border="0" height="52" hspace="2">
PERSDANETWORK/BIAN HARNANSA');" width="70" border="0" height="52" hspace="2">
PERSDANETWORK/BIAN HARNANSA');" width="70" border="0" height="52" hspace="2">
PERSDANETWORK/BIAN HARNANSA');" width="70" border="0" height="52" hspace="2">
Orang di Sekitar Presiden Disebut Bak Politisi Kecamatan
Orang di Sekitar Presiden Disebut Bak Politisi Kecamatan
akarta, RMOL. Presiden SBY mengalami kesulitan karena orang-orang di sekelilingnya tidak bisa bermain politik praktis.
Penunjukan Boediono sebagai Wapres sebagai contoh kasus. Bahkan, saat ini Boediono dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam skandal Bank Century yang kini menyeret nama SBY dan sejumlah kalangan istana.
Pendapat itu dikemukakan Ketua Umum Serikat Buruh Merdeka Setiakawan (SBMS), Saut Aritonang kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (8/12).
"Orang di sekitar SBY adalah para politisi di tingkat kecamatan. Tidak bisa bermain politik yang mengedepankan kepentingan rakyat," kata Saut.
Menurut dia, buah pikiran SBY selama ini berasal dari orang sekitarnya. Akibatnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu terjebak dengan permainan mereka. Skandal Bank Century, kata Saut, sebagai contoh kasus.
Bahkan penunjukan Boediono sebagai wapres, sepengetahuan dia, membuat kaget petinggi partai koalisi. Mereka menganggap SBY sudah keluar dari komitmen dengan memilih Boediono untuk kepentingan tertentu.
akarta, RMOL. Presiden SBY mengalami kesulitan karena orang-orang di sekelilingnya tidak bisa bermain politik praktis.
Penunjukan Boediono sebagai Wapres sebagai contoh kasus. Bahkan, saat ini Boediono dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam skandal Bank Century yang kini menyeret nama SBY dan sejumlah kalangan istana.
Pendapat itu dikemukakan Ketua Umum Serikat Buruh Merdeka Setiakawan (SBMS), Saut Aritonang kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (8/12).
"Orang di sekitar SBY adalah para politisi di tingkat kecamatan. Tidak bisa bermain politik yang mengedepankan kepentingan rakyat," kata Saut.
Menurut dia, buah pikiran SBY selama ini berasal dari orang sekitarnya. Akibatnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu terjebak dengan permainan mereka. Skandal Bank Century, kata Saut, sebagai contoh kasus.
Bahkan penunjukan Boediono sebagai wapres, sepengetahuan dia, membuat kaget petinggi partai koalisi. Mereka menganggap SBY sudah keluar dari komitmen dengan memilih Boediono untuk kepentingan tertentu.
Pernyataan SBY Disamakan Ketika Soeharto Mau Jatuh
Pernyataan SBY Disamakan Ketika Soeharto Mau Jatuh
Jakarta, RMOL. Pernyataan SBY dalam sidang kabinet (Jumat, 4/12) dan Rapimnas III Partai Demokrat (Minggu, 6/12), yang mensinyalir ada gerakan sosial dalam aksi Rabu besok (9/12) menunjukkan bahwa SBY sedang bingung.
“Pernyataan SBY yang merasa difitnah kemudian menyebut aksi ditunggangi, itu merupakan pernyataan kebingungan SBY. Persis sama ketika Soeharto mau jatuh dulu. Dan cara-cara pembantahan opini yang dilakukan SBY sama persis juga dengan cara-cara Orde Baru,” kata tahanan politik zaman Orde Baru, Sri Bintang Pamungkas, kepada ,beberapa saat lalu (Selasa, 8/12).
Menurut Sri Bintang, SBY tidak perlu khawatir dengan aksi Hari Anti Korupsi. Sri Bintang menilai aksi yang akan digelar besok tidak akan memicu dampak signifikan terhadap perubahan politik Indonesia sebab sekedar pemanasan terhadap aksi berikutnya. Selain itu, menurut Bintang, SBY seharusnya mewaspadai kalangan internal.
“Jadi selain aksi yang akan digerakkan berbagai kelompok, SBY harus waspada terhadap kelompok tertentu yang berada dalam lingkaran SBY. Mereka ini memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya. Seperti dua orang yang mengejar posisi wakil presiden menggantikan Boediono. Dan tentu, kita perhatikan, ada kelompok yang mengincar posisi menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani,
Jakarta, RMOL. Pernyataan SBY dalam sidang kabinet (Jumat, 4/12) dan Rapimnas III Partai Demokrat (Minggu, 6/12), yang mensinyalir ada gerakan sosial dalam aksi Rabu besok (9/12) menunjukkan bahwa SBY sedang bingung.
“Pernyataan SBY yang merasa difitnah kemudian menyebut aksi ditunggangi, itu merupakan pernyataan kebingungan SBY. Persis sama ketika Soeharto mau jatuh dulu. Dan cara-cara pembantahan opini yang dilakukan SBY sama persis juga dengan cara-cara Orde Baru,” kata tahanan politik zaman Orde Baru, Sri Bintang Pamungkas, kepada ,beberapa saat lalu (Selasa, 8/12).
Menurut Sri Bintang, SBY tidak perlu khawatir dengan aksi Hari Anti Korupsi. Sri Bintang menilai aksi yang akan digelar besok tidak akan memicu dampak signifikan terhadap perubahan politik Indonesia sebab sekedar pemanasan terhadap aksi berikutnya. Selain itu, menurut Bintang, SBY seharusnya mewaspadai kalangan internal.
“Jadi selain aksi yang akan digerakkan berbagai kelompok, SBY harus waspada terhadap kelompok tertentu yang berada dalam lingkaran SBY. Mereka ini memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya. Seperti dua orang yang mengejar posisi wakil presiden menggantikan Boediono. Dan tentu, kita perhatikan, ada kelompok yang mengincar posisi menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani,
Belanda Gertak Pemerintah Aceh
Belanda Gertak Pemerintah Aceh
Jakarta, RMOL. Hukum rajam yang tertera dalam Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat akan segera diberlakukan Permenerintah Aceh.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Apeldorn, Belanda Timur Laut, mengancam akan memutuskan kerjasama dengan Kota Banda Aceh, apabila qanun itu tetap diberlakukan. Ancaman tersebut ditegaskan seorang pejabat senior Kota Apeldorn, Michael Boddeke, yang dipublis di koran lokal Belanda, De Stentor. Sebagaimana diketahui, Kota Apeldorn menjalin kerjasama dengan Kota Banda Aceh setelah terjadi tsunami dan dua PNS Apeldoorn ditempatkan di Banda Aceh, untuk pengelolaan sampah.
Boddeke mengungkapkan sejumlah proyek kerja sama antar kedua kota yang menamakan diri Sister City itu. Dipicu bakal diberlakukannya Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Dewan Kotapraja Apeldoorn, menanyakan soal itu ke Michael Boddeke, anggota Dewan Harian Kota Apeldoorn yang Oktober lalu berkunjung ke Aceh.
Menurut Boddeke, jika hukuman rajam dan cambuk dilaksanakan di Banda Aceh, maka banyak pihak akan meninggalkan kawasan itu. Bukan hanya Kota Apeldoorn saja, tetapi juga organisasi-organisasi bantuan lainnya. Kata Boddeke, banyak wakil internasional yang saat ini aktif di Aceh akan langsung menghentikan bantuan apabila hukum itu dijalankan. [yan]
Baca juga:
Jakarta, RMOL. Hukum rajam yang tertera dalam Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat akan segera diberlakukan Permenerintah Aceh.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Apeldorn, Belanda Timur Laut, mengancam akan memutuskan kerjasama dengan Kota Banda Aceh, apabila qanun itu tetap diberlakukan. Ancaman tersebut ditegaskan seorang pejabat senior Kota Apeldorn, Michael Boddeke, yang dipublis di koran lokal Belanda, De Stentor. Sebagaimana diketahui, Kota Apeldorn menjalin kerjasama dengan Kota Banda Aceh setelah terjadi tsunami dan dua PNS Apeldoorn ditempatkan di Banda Aceh, untuk pengelolaan sampah.
Boddeke mengungkapkan sejumlah proyek kerja sama antar kedua kota yang menamakan diri Sister City itu. Dipicu bakal diberlakukannya Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Dewan Kotapraja Apeldoorn, menanyakan soal itu ke Michael Boddeke, anggota Dewan Harian Kota Apeldoorn yang Oktober lalu berkunjung ke Aceh.
Menurut Boddeke, jika hukuman rajam dan cambuk dilaksanakan di Banda Aceh, maka banyak pihak akan meninggalkan kawasan itu. Bukan hanya Kota Apeldoorn saja, tetapi juga organisasi-organisasi bantuan lainnya. Kata Boddeke, banyak wakil internasional yang saat ini aktif di Aceh akan langsung menghentikan bantuan apabila hukum itu dijalankan. [yan]
Baca juga:
Produksi Rokok Bakal Dibatasi 260 Miliar Batang Per Tahun
Produksi Rokok Bakal Dibatasi 260 Miliar Batang Per Tahun
| Hal tersebut dikemukakan Direktur Industri Minuman dan Tembakau Departemen Perindustrian Warsono di Jakarta, kemarin. “Pertumbuhan produksi rokok bakal mendatar atau hanya naik sekitar 3-5 miliar batang per tahun,” kata Warsono di sela-sela diskusi lintas sektor mengenai ekonomi tembakau. Menurutnya, produksi rokok pada 2008 mencapai 240 miliar batang, dan diperkirakan mencapai 245 miliar batang pada 2009. Dia menyebutkan, dalam jangka pendek (2007-2010) industri rokok akan ditekankan pada aspek keseimbangan tenaga kerja dan penerimaan. Serta kebijakan penyederhanaan sistem cukai melalui penggabungan golongan pabrik dan penerapan tarif cukai secara spesifik. Pada jangka menengah (2010-2015) prioritas aspek penerimaan dan kesehatan. Sedangkan jangka panjang (2015-2020) aspek kesehatan melebihi aspek tenaga kerja dan penerimaan. Sementara Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II Departemen Keuangan Djaka Kusmartata mengatakan, pada 2010 target penerimaan APBN dari cukai rokok sebesar Rp 55,9 triliun, atau meningkat dari Rp 54,4 triliun pada 2009 dan Rp 49 triliun pada 2008. “Penerimaan devisa melalui ekspor rokok dalam lima tahun terakhir naik rata-rata 24 persen dari 157,61 juta pada 2004 menjadi 359,68 juta pada 2008,” terang Djaka. Pemerintah menetapkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata sebesar 15 persen yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2010. Sedangkan bea masuk rokok impor ditetapkan 40 persen, dengan cukai dikenakan Rp 325 per batang. Data Departemen Perindustrian menyebutkan, jumlah produsen rokok saat ini mencapai 3.250 unit yang 95 persen di antaranya perusahaan rokok usaha kecil menengah. Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Ismanu Soemiran mengatakan, perusahaan rokok termasuk pengiklan paling besar di negeri ini. Untuk iklan media saja, menurut data Nielsen Advertising, tahun lalu perusahaan rokok kretek membelanjakan Rp 1,386 triliun. Belum lagi promosi non media, seperti menjadi sponsor di berbagai pergelaran seni dan olahraga. “Rata rata perusahaan rokok besar mengeluarkan lebih dari Rp 500 miliar per tahun,” kata Ismanu. DIN | |||
Langganan:
Postingan (Atom)