POLITEKNIK LP3I PULOGADUNG

KAMPUS LP3I PULOGADUNG

KAMPUS LPI PULOGADUNG

KAMPUS LP3I PULOGADUNG

KAMPUS LP3I PULOGADUNG

Rabu, 09 Desember 2009

Mengeluh Lewat Milis, Ibu Rumah Tangga Ditahan

Prita Mulyasari, ibu dengan dua anak, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Internasional Omni Hospital, Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan.

"Dititipkan di sini sejak 13 Mei lalu oleh Kejaksaan Negeri Tangerang," kata Arti Wirastuti, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, di kantornya kemarin.

Prita, warga Vila Melati Mas Residence, Serpong, mendekam di Paviliun Menara, ruang tahanan khusus titipan yang menunggu persidangan. Arti menolak permintaan Tempo untuk bertemu Prita.

Ia dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang isinya, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Sanksi atas pelanggaran pasal itu berupa hukuman penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Anggota tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tangerang, Haryadi, mengatakan baru pada 25 Mei lalu dia menerima berkas kasus nomor 55-1/2009 itu dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Kasus ini bermula dari surat elektronik Prita yang berisi keluhannya ketika dirawat di unit gawat darurat Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Surat yang semula hanya ditujukan ke sebuah mailing list (milis) itu ternyata beredar ke pelbagai milis dan forum di Internet, dan diketahui oleh manajemen Rumah Sakit Omni.

PT Sarana Mediatama Internasional, pengelola rumah sakit itu, lalu merespons dengan mengirim jawaban atas keluhan Prita ke beberapa milis dan memasang iklan di harian nasional. Belakangan, PT Sarana juga menggugat Prita, baik secara perdata maupun pidana, dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perkara gugatan perdata nomor 300/PDG/6/2008/PN-TNG itu sekitar dua pekan yang lalu. Ketua Pengadilan Herri Swantoro menolak menjelaskan putusannya. "Karena pada 25 Mei 2009 kedua belah pihak menyatakan banding," ujarnya kemarin.

Herri memastikan persidangan pidana kasus ini akan digelar pekan depan dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. "Semua sudah disiapkan."

Pengacara PT Sarana, Hadi, belum memberikan penjelasan. "Nanti hubungi saya lagi," katanya kemarin.

Ia tak menjawab ketika Tempo menghubunginya kembali dan mengirim pesan singkat ke telepon selulernya.

Keluarga Prita pun bungkam. "Saya tak berani ngomong, ini amanat Prita," kata Arief, kakak kandung Prita, dua hari yang lalu. JONIANSYAH | HAMLUDDIN | JOBPIE S

Peringatan Hari Ibu

DI indonesia, Hari ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember, atau tepat hari ini. Seperti juga di Negara-negara Amerika, Austarlia, Jerman, Jepang, hari Ibu atau Mother’s day di peringati setiap minggu kedua bulan Mei, sedangkan di Negara-negara Eropa Mother’s day diperingati setiap bulan maret.

Di negara-negara Amerika sana mother’s day jatuh setiap hari Minggu di minggu kedua bulan Mei. Sehingga peringatan dan perayaan biasanya dilakukan dengan membebas-tugaskankan ibu dari tugas yang sehari-hari dianggap merupakan kewajibannya, seperti memasak, merawat anak, dan urusan rumah tangga lainnya.

Sedangkan di Indonesia, Peringatan Hari Ibu jatuh setiap tanggal 22 Desember, dan bukan merupakan Hari Libur, sehingga kesempatan ibu-ibu untuk merayakannya nyaris tidak ada. Mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga bisa merayakannya dengan ibu-ibu rumah tangga yang lain, tapi coba lihat ibu-ibu yang bekerja, mereka tidak terpengaruh dengan peringatan hari ibu ini.

Tapi karena ibu-ibu di Indonesia memang tangguh-tangguh, jadi ada dan tidak ada hari Ibu mungkin tidak berpengaruh.
Ibu menjadi tempat bersandar banyak anak, tapi sebetulnya niat ibu kita tidak menjadikan dirinya tempat bersandar, karena beliau ingin kita berdiri tegak. Jadi mungkin ibu ingin kita berjalan dan memimpin kehidupan yang baik. Maka se sedikit mungkin kita bercerita masalah kita kepada Beliau, karena walaupun masalah kita selesai, ibu akan selalu memikirkannya.

Ibu membutuhkan anak yang menyayangi beliau, jadi sekarang sempatkanlah waktu sedikit untuk beliau. Teleponlah jika memang kita jauh dari beliau, dan peluklah beliau jika dekat dengan beliu.
Ibu, aku sayang ibu….

“SeLamat hari Ibu, untuk semua Ibu di Indonesia”

Hari Ibu jatuh pada 22 Desember. Mengapa tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Ibu? Berikut sejarah singkat Hari Ibu; teks yang dibaca pada peringatan

Presiden Hadiri Peringatan Hari Ibu 2008
JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (22/12) pagi, menghadiri acara peringatan ke-80 Hari Ibu dan Pencanangan Tahun Indonesia Kreatif 2009.

Peringatan Hari Ibu tahun 2008 bertema Dengan Semangat Satu Abad Kebangkitan Nasional, Kita Tingkatkan Kiprah Perempuan Indonesia Dalam Membangun Karakter dan Pekerti Bangsa Menuju Indonesia Yang Adil, Demokratis, dan Sejahtera.

Dalam acara tersebut Presiden didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla.

Menurut keterangan dari Humas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, tema peringatan Hari Ibu kali ini sekaligus menunjukkan peran perempuan bukan hanya sebagai seorang ibu namun juga pendidik utama dalam keluarga.

Peringatan Hari Ibu merujuk pada dimulainya Kongres I Perserikatan Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928 dimana perempuan Indonesia menunjukkan perannya untuk mewujudkan Indonesia merdeka serta mempertahankannya.

Pada acara itu juga akan diserahkan penghargaan kepada tiga tokoh perempuan yaitu Prof Dr Ir Sri Kumalaningsih, M.App, Sc (guru besar Universitas Brawijaya Malang) sebagai tokoh berprestasi dalam bidang pengembangan teknologi pangan tradisional dari potensi daerah lokal.

Iravati M Sudiarso akan menerima penghargaan sebagai pianis berprestasi internasional. Dia adalah seorang pencinta dan pengajar seni dan Trisutji Djuliati Kamal (pianis dan komponis handal yang telah menciptakan lebih dari 200 karya komposisi untuk piano).

Dalam peringatan Hari Ibu itu juga akan dilakukan penandatanganan Peraturan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang: "Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu selama Waktu Kerja di Tempat
Kerja".

Peraturan bersama itu dimaksudkan agar hak-hak perempuan sebagai pekerja dan untuk mendorong peningkatan pemberian ASI di Indonesia terpenuhi secara maksimal. (Ant/OL-01)

Sejarah Singkat Hari Ibu (Peringatan Tahun 2009)

Hari Ibu jatuh pada 22 Desember. Mengapa tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Ibu?

Berikut sejarah singkat Hari Ibu; teks yang dibaca pada peringatan Hari Ibu tahun 2009. Tema peringatan Hari Ibu (PHI) tahun ini adalah Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam Pembangunan Nasional.

Sejarah Singkat Hari

Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalamKongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa.

Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22-25 Desember 1928

diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah di bentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI).

Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum Laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju.

Pada tahun 1929 Perikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia (PPPI) berganti nama menjadi Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia (PPII). Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut disamping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama Perempuan Indonesia sebagai Ibu Bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya.

Pada tahun 1938 Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya, dikukuhkan oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur tertanggal 16 Desember 1959,yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946 Badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia di singkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi Kesatuan Pergerakan Perempuan Indonesia.

HariIbu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional.

Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai Hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya, yang menggambarkan:

1. kasih sayang kodrati antara ibu dan anak;

2. kekuatan, kesucian antara ibu dan pengorbanan anak;

3. kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan

persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa

dan negara.

Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka Melaksanakan Dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitrasejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan, kemajuan dan kedamaian bangsa Indonesia.

PERINGATAN HARI IBU GOW DILIBATKAN


Menyongsong peringatan Hari Ibu ke 80 tahun 2008 tingkat Kabupaten Gorontalo yang akan di gelar pada tanggal 22 Desember mendatang Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Gorontalo menggelar rapat pembentukan panitia Hari ibu bertempat di sekertariat PKK Kabupaten Gorontalo. Rabu 10/12

Dalam rapat tersebut disepakati secara aklamasi ketua DWP Kabupaten Ermita Nadjamudin Laya sebagai Ketua Panitia, sementara ketua organisasi (GOW) lainnya seperti Ketua Dharma Yukti Karini Diah Sigit dikukuhkan sebagai Wakil Ketua I, Ketua Bhayangkari Polres Limboto Tuty Widjanarko sebagai Wakil Ketua II, Ketua PIAD Norma NauE sebagai Wakil Ketua III dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Roswati Lasimpala sebagai wakil ketua IV. Dalam tersebut pula ditetapkan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Deni Masengih sebagai koordinator pelaksana khususnya seksi ziarah, Ketua Adhiyaksa dharma Karini Ny. Wito bersama dengan anggota PKK lainnya yang turut tergabung dalam seksi-seksi.
Ketua panitia terpilih Ermita Nadjamudin Laya saat dikonfirmasi dalam penjelasannya mengatakan bahwa peringatan hari ibu tahun ke 80 tersebut akan gelar sekaligus dengan peringatan HUT DWP ke 9 tingkat Kabupaten Gorontalo dimana khusus untuk perayaan HUT DWP sebelumnya telah digelar rangkain kegitan lomba.
Khusus untuk kepanitiaan Hari ibu kedepan Ermita menguraikan kegiatan yang bakal digelar adalah anjangsana ke lapas dan melakukan ziarah ke taman makam pahlawan pentadio.
Sementara itu Ketua PKK Kabupaten Gorontalo Rahmijati Jahja saat dimintai penjelasan mengenai pelaksanaan perayaan hari ibu mengatakan bahwa pelaksanaan tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya dimana seluruh Gabungan Organisasi Wanita dilibatkan, sebagai bentuk kerjasama Gabungan Organisasi Wanita.

Studi Banding Warga Kecamatan Gekbrong ke PT. Tirta Investama

Gonjang ganjing informasi rencana eksploitasi Air Dalam yang digagas oleh PT Tirta Investama (Aqua) di Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, membuat warga masyarakat Gekbrong jengah. ada yang setuju karena setidaknya Gekbrong akan mempunyai aset baru, rekrutmen Tenaga Kerja, pendampingan program pemberdayaan masyarakat (CSR = Corporate Sosial responsibility) dan lain lain, sedangkan sebagian masyarakat, terutama komunitas pertanian merasa cemas akan cadangan air permukaan tersedot yang akhirnya di khawatirkan air untuk pertanian, perikanan dan untuk kebutuhan masyarakat akan berkurang bahkan kering.

Camat Gekbrong Dadan Ginanjar, mengusulkan kepada calon pengusaha untuk mensosialisasikan rencananya melalui study banding ke Pabrik Air Minum Dalam Kemasan yang sudah beroperasi, karena sosialisasi tanpa melihat fakta sulit dipahami masyarakat awam. Akhirnya terpilihlah Pabrik Aqua Klaten sebagai nara sumber.

Pada tanggal 29 Nopember 2009 s/d 1 Desember 2009 rombongan studi banding berangkat dari Kecamatan Gekbrong dan Cianjur menuju Klaten. Rombongan berjumlah 34 orang tediri dari tokoh masyarakat dan pemuda kec. Gekbrong, tokoh agama BAPPEDA, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas PSDAP, KPP Terpadu dan PMD, Bagian Hukum, MUSPIKA Gekbrong, Para Kades Se Kec.Gekbrong, Kord. PPL Pertanian, dan utusan Lembaga Masyarakat Desa.

Setibanya di sana rombongan diterima Pimpinan Pabrik Aqua Klaten, melihat situasi Pabrik, sumber mata air masyarakat, sumur bor eksploitasi, berkumpul dengan Kepala Desa Setempat, kelompok tani dan P3A Mitra Cai.

Disana, tepatnya di Desa Polan Kecamatan Polan Harjo Kab. Klaten terdapat mata air namanya mata air KAPILALER yang sudah sejak jaman "walanda" dimanfaatkan untuk MCK, mengairi lahan pertanian dan perikanan. mata air tersebut mempunyai debit kira-kira 30 liter per detik. kira-kira 30 meter dari mata air Kapilaler dibuat Sumur Bor. Air Dalam yang berada pada cekungan desa polan tersebut ternyata hanya berada dikedalaman 50 meter saja, air keluar menyembur sendiri tanpa dipompa sebanyak 64 liter per detik, air tersebut bisa langsung kita minum, karena tidak mengandung bakteri. sumur dibuat sedemikian rupa dengan Cor beton, sehingga air permukaan yang banyak mengandung bakteri tidak sampai masuk ke air dalam cekungan bawah tanah.

Air dalam sebanyak 64 liter per detik tersebut, dialirkan ke Pabrik Aqua sebanyak 30 liter per detik dan dialirkan untuk masyarakat melalui irigasi sebanyak 34 liter per detik. pengaturan pembagian air tersebut berada dalam satu bangunan yang terkunci dan kuncinya dipegang serta dikendalikan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Klaten.

Anehnya sumber mata air KAPILALER keluar kira-kira 30 liter per detik tidak pernah berkurang, malah jadi bertambah dari limpahan (over flow) sumur air dalam cekungan.

Kunjungan Mentri Koperasi & UKM ke Koperasi Mitra Tani Parahyangan

Program One Vilage One Product (OVOP) sebagai sarana untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di suatu wilayah untuk meningkatkan perekonomian daerah, diantaranya sebagai berikut : basis pembangunan ekonomi yang berkesinambungan anatara sinergis sosial dan ekonomi, daya dukung Sumberdaya Alam (SDA) dan kelembagaan yang berbasis agribisnis. Koperasi Mitra Tani Parahyangan yang terletak di Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur telah melaksanakan Program tersebut yang dimulai pada tahun anggaran 2008.

Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM RI, DR. Syarifudin Hasan, MBA beberapa waktu yang lalu ke Koperasi Mitra Tani Parahyangan adalah dalam rangka peninjauan pembangunan sarana usaha pengadaan pupuk organik, yang merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan OVOP Agribisnis di Koperasi Mitra Tani Parahyangan, Evaluasi kegiatan OVOP Agribisnis, penandatanganan MOU kemitraan pemasaran Produk Koperasi Mitra Tani Parahyangan dengan swalayan Giant/Herro dan ramayana serta penyerahan bantuan dana sumbangan dari Bupati Cianjur kepada istri tukang beca.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan sebagai upaya pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Petani/Anggota Koperasi Mitra Tani Parahyangan, penyerapan tenaga kerja, peluang usaha sebagai penjabaran OVOP agribisnis, baik On Farm maupun Off Farm.

Peringatan Hari Ibu Tingkat Kabupaten Cianjur

Puncak Upacara peringatan Hari Ibu ke-80 Tingkat kabupaten Cianjur, berlangsung selasa (23/12) dengan Inspektur Upacara Sekretaris daerah Drs.H.Maskana Sumitra,SH.M.Si, dihadiri Unsur Muspida, ketua Tim Penggerak PKK,para anggota Dewan, para kepala SKPD serta sejumlah undangan lainnya, bertempat di Gedung Bale Rancage.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Drs.H.Maskana Sumitra,SH.M.Si membacakan sambutan tertulis Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI yang antara lain mengatakan, tahun 2008 merupakan peringatan satu abad kebangkitan perempuan Indonesia, karena sesungguhnya di dalam merintis, memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia terdapat kiprah perempuan Indonesia. Kiprah perempuan Indonesia dalam membangun bangsa telah ditunjukan di berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan akan terus berlanjut dalam tujuan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, peringatan-peringatan tersebut telah menggugah kita akan arti dan makna perjuangan bangsa Indonesia bagi pembentukan karakter dan pekerti bangsa untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia serta memegang teguh Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan.

Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur Ny.Hj.Rosdiana Tjetjep,MS.SH.MH dalam sambutannya mengatakan, setiap tanggal 22 desember kita selalu memperingati hari ibu, dimulai dengan adanya kongres wanita Indonesia, peristiwa itu merupakan tonggak sejarah yang penting sebagai perjuangan untuk mencapai kemajuan wanita guna ikut serta mewujudkan Indonesia Merdeka.

Dikatakan, zaman dahulu perjuangan wanita betul-betul ikut dalam kancah peperangan ada yang di garis belakang maupun garis depan. Dalam pembangunan saat ini yang diperjuangkan oleh kaum wanita adalah kesejahteraan keluarga, keluarga harus mampu menciptakan keseimbangan, ketentraman dan ketenangan hidup lahir dan bathin, serta ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan dan penghidupan keluarga yang dijiwai Pancasila menuju terwujudnya keluarga sejahtera sesuai tujuan PKK merupakan harapan kita semua.

Sementara itu ketua panitia, Ny.Hj.Lily Maskana Sumitra melaporkan, tema hari ibu tahun ini adalah, dengan semangat satu abad kebangkitan Nasional, kita tingkatkan kiprah perempuan Indonesia dalam membangun karakter dan pekerti bangsa menuju Indonesia yang adil, demokratis, aman dan sejahtera.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah menyerahkan berbagai piagam penghargaan, masing-masing penyerahan tropy kejuaraan P2WKSS tahun 2008 dari Gubernur Jawa barat sebagai juara I yang diraih oleh Desa Padajaya kec.Cikalongkulon, penyerahan piagam penghargaan rumah sakit saying ibu dan bayi tingkat propinsi Jawa barat kepada RSUD Cianjur Dl

Gerakan Sosial 9 Desember Anti korupsi

Video Aksi Demo Anti Korupsi 9 Desember 2009.PERINGATAN Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2009 jatuh pada hari Rabu. Peringatan Hari Antikorupsi tahun ini khususnya di Indonesia bisa dibilang ’’istimewa”. Pasalnya, partisipasi publik dalam merespon peringatan tersebut luar biasa besar dengan turun ke jalan di kurang lebih 400 kota/kabupaten di 33 provinsi. Tentu, aksi turun ke jalan yang paling menarik dan paling banyak menyedot perhatian publik adalah yang berlangsung di Jakarta. Selain karena berlangsung di jantung Republik Indonesia, juga karena jumlah warga masyarakat yang ikut ambil bagian dalam aksi tersebut sangat besar.

Video Aksi Demo Anti Korupsi, Menurut sejumlah tokoh aktivis Kompak (Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi) seperti Efendi Gazali dan Fadjroel Rachman, warga masyarakat yang akan berpartisipasi turun ke jalan pada tanggal 9 Desember nanti akan mencapai puluhan ribu, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa mencapai seratus ribu orang. Para pendukung Kompak bersama kalangan aktivis organisasi lain termasuk organisasi sosial keagamaan semisal Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah akan tumpah-ruah di jalan-jalan di ibu kota negara untuk mendesak pemerintah agar tegas dan cepat (tidak ragu) menyapu bersih segala bentuk tindak korupsi sampai ke akarakarnya. Tak ketinggalan, kalangan artis seperti Franky Sahilatua, Rieke ’’Oneng” Dyah Pitaloka, dan grup musik Slank juga ikut ambil bagian dalam gerakan sosial antikorupsi 9 Desember 2009.

Gerakan sosial antikorupsi 9 Desember 2009 itu telah direspon agak berlebihan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mengatakan ’’(rencana) aksi turun ke jalan oleh sebagian warga masyarakat pada 9 Desember 2009 berpotensi mengandung motif politik dan ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Pertanyaannya, mengapa warga masyarakat sebagaimana direpresentasikan oleh Kompak, NU, Muhammadiyah, Bendera (Benteng Demokrasi Rakyat), maupun organisasi- organisasi lainnya begitu antusias menyambut peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2009 dengan turun ke jalan-jalan, sebagai simbol keseriusannya mendesak pemerintah memberantas tuntas (tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih) segala tindak korupsi di republik ini? Adakah motif politik (sebagaimana dikhawatirkan Presiden SBY) dalam gerakan sosial antikorupsi pada 9 Desember 2009?

Kondisi memuakkan
Sebuah aksi/gerakan sosial oleh warga masyarakat selalu dilatarbelakangi oleh situasi (kondisi) memuakkan di tempat warga masyarakat itu tinggal (hidup). Begitu halnya gerakan sosial antikorupsi 9 Desember 2009. Gerakan ini juga dilatari oleh kondisi yang benar-benar memuakkan, terutama di bidang hukum, dalam tata penyelenggaraan pemerintahan (negara).

Bagaimana publik tidak muak? Setelah lebih dari satu dasa warsa era reformasi, sektor hukum masih dalam keadaan status quo, masih seperti di era Orde Baru (Orba): hukum dapat dibeli. Para penegak hukum terutama di lingkungan kejaksaan dan kepolisian tampak ’’sengaja” memperjualbelikan hukum. Proses hukum terhadap suatu perkara (kasus) dapat diatur, sehingga keadilan dalam berhukum tidak dapat berdiri tegak. Supremasi hukum di tanah air belum dapat ditegakkan setelah 11 tahun roda reformasi berjalan di republik ini.

Bila suatu perkara melibatkan rakyat jelata (orang biasa dan miskin), dan orang itu berada di posisi yang dianggap salah, maka proses hukumnya berlangsung cepat. Dan, rakyat jelata yang dianggap salah itu dijatuhi hukuman secara berlebihan. Kasus Mbah Minah di Banyumas yang dijatuhi hukuman satu setengah bulan kurungan tahanan karena dianggap terbukti ëmenyurií tiga buah Kakao seharga tak lebih dari Rp 2000, adalah salah satu contohnya.

Namun, jika suatu perkara melibatkan orang yang berotot kuat (berkantung tebal ataupun berkedudukan tinggi di pemerintahan), aparat penegak hukum acap kali bermain api dengan membuka kesempatan kepada orang yang berperkara untuk leluasa bernegosiasi dengan kalangan penegak hukum guna mengatur proses hukumnya dari awal persidangan hingga akhir (putusan). Terlalu banyak contoh kasus untuk disebutkan di sini. Salah satunya yang paling mutakhir adalah kasus ’’perampokan” uang negara Rp 6,7 triliun oleh Robert Tantular, pemilik Bank Century yang kini berganti nama Bank Mutiara. Robert Tantular yang jelasjelas menyalahgunakan dana talangan Bank Indonesia (BI) hampir Rp 7 triliun —yang kini melebar ke ranah politik (dengan lolosnya pembentukan Panitia Khusus atau Pansus di DPR RI untuk mengusutnya secara tuntas)— itu hanya divonis hukuman empat tahun penjara potong tahanan.

Sangat parah
Kebobrokan institusi-institusi penegak hukum di negeri ini benar-benar sangat parah karena calo-calo hukum berkeliaran di mana-mana di seputar (lingkungan) institusi-institusi tersebut. Para calo berjalin kelindan dengan para aparat penegak hukum hingga mereka tampil penuh sebagai penentu hitam-putihnya putusan atas sebuah atau beberapa perkara. Terbongkarnya jaringan mafia Anggodo Widjojo (adik kandung koruptor Anggoro Widjojo, bos PT Massaro, yang ini tinggal di Singapura) yang berdasarkan rekaman hasil penyadapan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diputar oleh Mahkamah Konstitusi awal November lalu terbukti sebagai dalang kriminalisasi KPK, memperjelas keberadaan mafia hukum di lingkungan penegak hukum sehingga mempersulit upaya menegakkan supremasi hukum di tanah air.

Terbongkarnya jaringan Anggodo benar-benar memperjelas betapa sangat parah bobroknya institusiinstitusi penegak hukum di mata masyarakat awam. Betapa tidak! Anggodo yang nyata-nyata bersalah di mata publik (suka menyuap aparat penegak hukum, mengancam membunuh salah seorang pimpinan KPK nonaktif Chandra Hamzah, dan menyatut nama Presiden SBY dalam konspirasi jahat kriminalisasi KPK) sampai hari ini masih berlenggang- kangkung (tidak ditangkap dan diadili).

Di luar itu semua, orang-orang penting di pemerintahan yang harusnya mempertanggungjawabkan perannya dalam pengucuran dana talangan BI hampir Rp 7 triliun kepada Bank Century, seperti mantan Gubernur BI (kini menjabat Wakil Presiden) Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kini masih duduk manis di kursi kekuasaannya masing-masing. Keduanya tampak full-confidence dan seolah tak ada yang salah dengan keputusannya mengucurkan triliunan rupiah dana talangan BI ke Bank Century yang kemudian diselewengkan oleh si pemilik bank tersebut.

Pun, Presiden SBY —yang selalu sangat ekstra-hati-hati dalam merespon setiap kasus yang melibatkan para pembantunya " hingga detik ini tampak ’’masih diam”, belum mau bersikap (apa lagi ambil tindakan) terhadap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas penggelontoran dana BI RP 6,7 triliun kepada Bank Century itu.

Maka, sungguh wajar dan masuk akal apabila sebagian warga masyarakat merasa muak terhadap segala kondisi terkini yang terkait dengan bobroknya institusi-institusi penegak hukum maupun otoritas-otoritas ekonomi dan politik yang dinilai tidak sejalan dengan arus publik yang menginginkan ketegasan dalam menindak siapa pun yang ditengarai telah terbukti bertindak salah (melanggar hukum) dan menciderai suara (aspirasi) hati nurani rakyat pada umumnya.

Dan, sungguh mudah dipahami kemuakan mereka yang membuncah pada tanggal 9 Desember 2009 ini dengan menggalang kekuatan massa dalam jumlah besar yang terakomodir dalam gerakan sosial antikorupsi, yang serentak turun ke jalanjalan di tak kurang dari 400 kota/ kabupaten di 33 provinsi.

Kelambanan Presiden SBY
Berdasarkan pertimbangan itu semua, cukup sulit untuk menemukan adanya motif politik di balik gerakan sosial antikorupsi tanggal 9 Desember 2009. Jikalau ada, hal itu tentu tak lepas dari lambannya Presiden SBY dalam menyikapi dua pembantunya (Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani) yang oleh sebagian warga masyarakat dianggap bersalah karena telah menggelontorkan dana talangan BI lebih dari enam triliun rupiah ke Bank Century yang ternyata diselewengkan oleh Robert Tantular.

Kalaupun Presiden SBY berpendapat gerakan sosial antikorupsi 9 Desember 2009 bermuatan politik, tentu pendapat itu juga wajar adanya. Tak salah Presiden SBY berpendapat seperti itu.

HARI IBU UNTUK MENGINGATKAN MASYARAKAT AKAN PERAN PEREMPUAN.

HARI IBU UNTUK MENGINGATKAN MASYARAKAT AKAN PERAN PEREMPUAN
Jumat, 23 Desember 2005
Peringatan Hari Ibu ke â?? 77 sebagai sebuah kesempatan kita bersama untuk merenungkan perjuangan dan peranan yang telah dilakukan oleh kaum perempuan selama ini. Selain itu penyelengaraan peringatan hari Ibu dilakukan sebagai sebuah upaya kita meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keluhuran kodrat, harkat, martabat, kedudukan dan peran kaum perempuan Indonesia dalam upaya meningkatkan moral bangsa. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bogor H. Dody Rosadi pada peringatan hari ibu ke â?? 77 tingkat Kota Bogor tahun 2005 yang berlangsung di halaman Balaikota Bogor, Kamis (22/12). Sekdakot H. Dody Rosadi dalam sambutannya mengatakan bahwa kaum perempuan memang memiliki peranan yang cukup besar dalam setiap upaya peningkatan kualitas kehidupan. Dan hal itu sesuai dengan perjuangan yang telah berlangsung sejak Kongres Perempuan Tahun 1928, yang memang bertujuan mendorong kaum perempuan Indonesia untuk mampu mengambil peran penting di dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Dody bahwa kaum perempuan memang tidak hanya sekedar menjadi pengguna hasil pembangunan, tetapi kaum perempuan juga harus ikut berpartisipasi di segenap aspek pembangunan nasional. Kebutuhan akan peningkatan peranan kaum perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan, semakin besar, seiiring dengan munculnya berbagai tantangan kehidupan di jaman ini. Untuk itu diharapkan kaum perempuan harus ikut serta dalam usaha â?? usaha bangsa ini menangani berbagai permasalahan, termasuk masalah kemerosostan moral bangsa. Untuk itu tingakatkanlah kualitas peranan para ibu di rumah masing-masing, dengan menjadikan diri masing-masing sebagai ibu dan pendidik keluarga.â? pintanya. Dalam acara tersebut ditandai dengan penyerahan piala dan penghargaan oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor kepada juara lomba sekolah hijau yaitu baik I TK. Aliya sebagai terbaik I, terbaik II TK. Tunas Rimba dan terbaik III TK. Kartika. Untuk tingkat SD terbaik I SDN Sukadamai 3, terbaik II SD SDN Julang dan terbaik ke III sdn Kertamaya. Sedangkan untuk tingkat SMP terbaik I SMPN 13, terbaik II SMPN 18 dan terbaik ke III SMP Bina Insani untuk tingkat SMA terbaik satu diraih SMKN I, kedua SMAN 2 dan terbaik ketiga yaitu SMAN 7

Photo Album Peringatan Hari Ibu, 28 Desember 2007






KPK Masih Belum Temukan Indikasi Korupsi Century

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century, jika didasarkan pada hasil temuan dalam audit BPK.

Pimpinan KPK Haryono Umar mengatakan bahwa ada sembilan temuan terkait kasus Bank Century yang disampaikan BPK kepada KPK.

"Ada sembilan temuan dari hasil BPK. Tidak semua berkaitan dangan tindak pidana korupsi. Sebagian berkaitan dengan tindak pidana perbankan," kata Haryono, Rabu (9/12/09) di Kantor KPK, Jakarta. "Sejauh ini dari hasil audit BPK, kami belum temukan adanya itu (korupsi)," sambungnya.

Menurut Haryono, KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap semua temuan.

"Yang lainnya itu kan perbankan. Kalaupun itu korupsi, itu bukan kewenangan KPK," tegasnya.

Haryono menegaskan, KPK hanya akan fokus menyelidiki pada bagian yang memang bisa terjadi tindak pidana korupsi. "Yaitu pada pencairan dananya, aliran dananya," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, KPK akan segera melakukan koordinasi dengan BPK untuk melakukan klarifikasi atas hasil audit yang diberikan BPK. Rencananya KPK akan bertemu dengan BPK Jumat depan. "Kita kan baru baca laporannya itu, kita ingin tau apa yang dimaksud itu. Makanya kita perlu penjelasan dari BPK," tandasnya.

Puluhan Mahasiswa Bertahan di DPR

JAKARTA, SELASA - Puluhan mahasiswa hingga Senin (23/6) tengah malam memilih bertahan di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Seperti dilaporkan Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya, beberapa mahasiswa sedang membakar kayu api unggun. "Walaupun mahasiswa tinggal beberapa orang, tapi tampaknya belum ada tanda-tanda akan pergi meninggalkan DPR/MPR. Malah sebagian dari mereka duduk -duduk dan bakar kayu," ujar seorang petugas Polisi Jalan Raya.

Aksi mahasiswa itu tidak membuat arus lalu lintas di sekitar depan DPR/MPR tersendat. "Mungkin karena malam, lalu lintas pun sepi," ujar petugas itu.

Mahasiswa melakukan aksi ke DPR/MPR sebagai protes atas kematian Maftuh Fauzi, mahasiswa Fakultas Akademi Bahasa Asing (ABA) Unas. Maftuh meninggal setelah sempat ditahan di Mapolres Jakarta Selatan terkait bentrokan di kampus Unas. Mahasiswa meminta DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kematian Maftuh.

Mahasiswa Demo Minta Kejari Tegas Tangani Kasus KKN

Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Padangsidimpuan (KMP-3) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Jalan Sudirman, sekira pukul 11.00 WIB, Rabu (4/2).
Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk dukungan kepada Kejaksaan tinggi negeri (Kejari) Padangsidimpuan dalam menuntaskan kasus dugaan kasus korupsi atau kasus lainnya yang ditangani oleh kejari, agar tidak terpengaruh dengan intervensi dari oknum-oknum yang mempunyai kepentingan atas suatu masalah yang sedang ditangani oleh Kejari Padangsidimpuan.
Kordinator massa mahasiswa Presiden BEM UMTS M Syukur, Ketua PC IMM Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan Al Hasan Nasution, Ketua Umum IMA Pasid- Sumatera Utara Adi Saputra, Ketua MPM STKIP Tongku Hasibuan, Ketua DPD IMA Nabana Aswan Lubis, Ketua PC IPNU Padangsidimpuan M Nizan, Koordinator AMMPKP M Ridwan, meminta kepada kejaksaan untuk menegakkan supremasi hukum dengan itikad baik dalam upaya pemberantasan KKN demi mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
"Kami mendukung sepenuhnya kinerja Kejari Padangsidimpuan untuk mengusut tuntas berbagai dugaan praktek KKN dan menyeret pelakunya ke kursi pengadilan tanpa pandang bulu," teriak para demonstran.
Selain itu massa juga meminta kepada Kejari untuk bekerja lebih serius sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, transparan, profesional dan proporsional tanpa ada diskriminasi serta meminta kepada Kajari Padangsidimpuan agar tidak diintervensi pihak manapun.
"Demi menjaga integritas, kewibaan dan marwah lembaga penegak hukum kami meminta kepada seluruh pihak jangan pernah mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Kejari dan Polres untuk segera menyelesaikan perkara hukum atas kasus-kasus KKN yang tertunda," ujar para demonstran.
Para demonstran juga mengingatkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan, agar tidak terseret dan terjebak dalam menangani kasus hukum dengan pola permainan politis elit tertentu dan kepentingan bisnis pihak tertentu. "Aparat penegak hukum harus menjadi lembaga yang independen dan dipercaya oleh masyarakat luas," teriak massa. ***

Mahasiswa Coba Robohkan Gerbang DPR

AKARTA, SELASA - Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di Gedung DPR/MPR, Selasa (24/6), berlangsung makin panas. Semprotan air oleh aparat kepolisian melalui water cannon dibalas mahasiswa dengan upaya merobohkan gerbang utama Gedung DPR/MPR. Para mahasiswa yang berada di mobil komando menyerukan peserta aksi untuk merobohkan gerbang tersebut. Spontan mahasiswa bergerak dan mencoba merobohkan gerbang tersebut.

Gerbang tersebut cukup kokoh, mahasiswa kemudian mengikat tali pada pagar dan menariknya. Merespons aksi mahasiswa, aparat terus menyemprotkan air melalui water cannon. |

Sementara itu, asap pekat terlihat dari ruas tol yang terletak di depan Gedung DPR/MPR. Mahasiswa membakar ban di ruas jalan. Batu-batu dalam ukuran besar juga ditempatkan mahasiswa. Akibatnya, arus lalu lintas di tol dalam kota tersebut macet total. Aparat kepolisian yang semula berada sekitar satu kilometer dari peserta aksi mulai bergerak menuju pagar depan aparat. Aksi aparat tersebut disambut mahasiswa dengan lemparan batu dan mundur menghindari aparat.